WARTA KOTA, PALMERAH — Wakil Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Amirullah Setya Hardi, berharap kebijakan impor garam yang akan ditempuh Pemerintah bukan solusi akhir dalam mengatasi kelangkaan garam di lapangan.
“Impor tidak ada masalah untuk menutup kelangkaan. Namun perlu dilanjutkan dengan solusi jangka panjang dengan mendorong nilai tambah produksi petani garam,” kata Amirullah di Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Jumat.
Menurut Amirullah, terjadinya kelangkaan garam bisa disebabkan dua aspek utama yakni pasokan dan permintaan. Persoalan pasokan, perlu diperhatikan karena hal ini menyangkut antara lain ada tidaknya kendala dalam produksi garam.
“Kendala produksi bisa disebabkan oleh cuaca, tidak tersedianya teknologi atau sarana prasarana pendukung produksi, atau justru petani yang enggan memproduksi garam karena harga di pasaran terlalu rendah,” katanya.
Sedangkan dari aspek permintaan, lanjut Amirullah, juga perlu dipastikan apakah garam dari petani yang diminta konsumen perantara betul-betul digunakan memenuhi kebutuhan masyarakat, atau justru dijual ke luar wilayah yang memiliki nilai jual lebih tinggi.
“Untuk konteks pasar Indonesia, jika permintaan garam lebih besar dari pasokan, maka perlu diwaspadai,” kata dia.
Sebagai negara maritim, menurut dia, cukup ironis ketika kebutuhan garam masyarakat justru ditutup dengan mengimpor dari luar negeri.
Agar impor tidak menjadi ketergantungan, ujarnya, perlu ditempuh sistem dan mekanisme yang memberikan kemudahan perizinan pemanfaatan lahan serta memberikan insentif untuk mendukung proses produksi para petani garam.
“Memberikan insentif berarti memberikan nilai tambah produksi garam. Dengan demikian kesejahteraan petani garam meningkat, produksi garam bisa terus berkelanjutan dan terhindar dari kelangkaan,” tuturnya.
