WARTA KOTA, PALMERAH — Wakil Ketua DPR, Dr Fadli Zon SS MSc menilai, pengelolaan dana haji untuk investasi infrastruktur akan mempunyai risiko sangat tinggi.
Dalam pelantikan anggota Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Presiden Joko Widodo kembali menegaskan, rencana menginvestasikan dana haji pada proyek infrastruktur.
Ketua Umum HKTI, Fadli Zon menilai, rencana pemerintah tersebut sebagai rencana kebijakan yang tidak tepat karena berisiko tinggi.
“Penggunaan dana haji untuk investasi infrastruktur sangat tak tepat dan hanya akan menimbulkan masalah di kemudian hari,” katanya.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menyatakan, tak semua dana publik dapat digunakan sertamerta untuk investasi proyek pemerintah.
“Apalagi, ini dana haji. Dana umat yang secara khusus dititipkan kepada negara untuk kepentingan ibadah haji mereka. Dana haji diperuntukkan spesifik untuk kelancaran pelaksanaan ibadah haji,” katanya.
Penggunaan dana haji, menurut Fadli Zon, pertimbangannya harus lebih cermat.
“Selain pertimbangan keamanan investasi dan keamanan likuiditas, pemanfaatan dana haji juga harus mempertimbangkan aspek kesyariahan,” katanya.
Menurut Fadli Zon, dalam aspek kesyariahannya pun juga harus diperdalam kembali.
“Sebab, di dalam umat Islam juga terdapat keberagaman pandangan tentang lingkup batasan keuangan syariah,” katanya.
