WARTA KOTA, PALMERAH — Kebijakan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri yang mengalihkan jaminan sosial tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri terindikasi untuk merusak nama Presiden Jokowi di mata para TKI yang bekerja di luar negeri.
Demikian disampaikan Koordinator Koalisi Relawan Bicara Jokowi-JK, Amirullah Hidayat.
Menurut Amir, hal ini diketahui setelah mendapat undangan dari Aliansi Masyarakat Nusantara (AMN) yang akan melaksanakan dialog tentang kebijakan tersebut pada tanggal 8 Juli 2017 yang meminta Koalisi Relawan Berbicara Jokowi-JK menjadi salah satu pemateri acara tersebut.
Amir menjelaskan, dalam Pilpres 2014, Jokowi mendapat suara terbanyak dari TKI yang ada di luar negeri.
“Namun dengan kebijakan Hanif, yang merupakan kader Nahdlatul Ulama (NU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini terindikasi kuat untuk menghancurkan nama pemerintahan Jokowi di mata TKI,” katanya di Jakarta, Selasa (25/7/2017).
Karena, jaminan yang didapat oleh TKI dari BPJS Ketenagakerajaan tidak sesuai dengan yang didapatkan saat ditangani asuransi.
Hal ini, lanjut Amir, dapat dibuktikan bahwa selama ini TKI mendapatkan 13 jaminan sosial.
Namun, yang ditanggung BPJS hanya sembilan jaminan sosial, yang artinya, TKI mengalami kerugian jaminan sosial.
“Apalagi, yang dihilangkan yaitu jaminan mendapatkan biaya bantuan hukum, jaminan risiko upah tidak dibayar, pemulangan TKI yang bermasalah dan pembatalan kontrak,” katanya.
Padahal, kata Amir, ini masalah yang sering dialami TKI bekerja di luar negeri.
