WARTA KOTA, GAMBIR – Pemprov DKI Jakarta bakal menerapkan cara lain untuk membayar pembangunan fisik dan sistem electronic road pricing (ERP) ke pemenang lelang.
Hal ini dilakukan agar tak mengulangi kesalahan serupa seperti yang terjadi di era DKI dipimpin Basuki Tjahaka Purnama alias Ahok.
Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Sigit Widjiatmoko mengatakan, realisasi ERP amat penting agar penguraian kemacetan di Jalan Sudirman – Thamrin maksimal.
Sekaligus membuat proyek simpang susun semanggi (SSS) tak mubazir. Sebab apabila ERP tak berjalan, SSS juga tak bakal optimal.
“Lelang masih berproses saat ini. Pemerintah pusat akan membantu percepatan penerapan ERP. Kami berusaha untuk diterapkan pada 2019,” kata Sigit Widjiatmoko di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (18/8).
Rencananya ERP bakal berlaku di dua koridor Sudirman-Kota, Jakarta Pusat dan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.
Lelang sudah kembali dimulai pada 22 Juni lalu dan tidak mengalami kendala.
Dia pun membantah bila bantuan pemerintah pusat dalam percepatan penerapan ERP tidak mengganggu proses lelang.
Pemerintah Pusat, lanjut Sigit berperan dalam instrumen kebijakan, hukum dan lainnya agar dapat menjadi program pembangunan strategi nasional (PSN).
Nantinya bisa saja bantuan itu berupa Peraturan Presiden (perpres). Intinya dalam mengurai kemacetan, pemerintah pusat pasti membantu.
