WARTA KOTA, PALMERAH – Bank Indonesia dan pemerintah kembali menggulirkan rencana melakukan redenominasi rupiah.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menganggap isu ini tak punya urgensi sama sekali di tengah kesulitan ekonomi.
“Kunci untuk melakukan redenominasi, selain indikator-indikator makro ekonomi yang sering dikemukakan BI dan Menko Perekonomian, pertama-tama adalah kepercayaan publik yang tinggi pada pemerintah,” ujar Fadli, Sabtu (29/7/2017).
Baca: Berkicau Pendukung Penista Agama Perlu Diludahi, Polisi Bakal Panggil Ahmad Dhani
Selama ini, Fadli menilai kebijakan ekonomi pemerintah tidak kredibel dan mudah berubah-ubah. Fadli memberi contoh ancaman Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menyandera 5.000 peserta tax amnesty.
“Kebijakan redenominasi tak akan dipercayai masyarakat dan pelaku ekonomi lainnya. Penting sekali untuk mendapatkan dukungan KADIN, pelaku bursa, dan pelaku ekonomi lainnya, selain tentu saja masyarakat secara umum,” tutur Fadli.
Selain soal kepercayaan dan kredibilitas, menurut Fadli kesuksesan redenominasi sejauh ini memang hanya terjadi pada negara-negara yang jumlah penduduknya kecil dan luas wilayahnya juga sempit, seperti Bulgaria atau Turki.
Baca: Cilincing Paling Rawan Kecelakaan Lalu Lintas di Jakarta Utara
“Sedangkan negara-negara dengan jumlah penduduk besar dan berwilayah luas, seperti Rusia misalnya, banyak yang gagal menerapkan kebijakan ini. Ini harus jadi catatan,” kata Fadli.
Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, pada akhirnya bisa atau tidaknya kebijakan redenominasi dilaksanakan, sangat tergantung pada kinerja pemerintah dalam menjaga perekonomian nasional.
“Jika pemerintah dan BI gagal mengendalikan variabel-variabel utama ekonomi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, atau pengangguran, gagasan redenominasi pasti gagal,” papar Fadli. (*)
